Diskusi dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi digelar semalam di Malang bersama para aktivis muda dari Aktivis Peneleh, HMI, PMII, dan berbagai organisasi daerah (orda) mahasiswa. Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi kritis mengenai realitas sosial, politik, dan kemanusiaan di Papua yang dinilai masih mengalami berbagai bentuk ketimpangan dan marginalisasi.
Film dokumenter berdurasi sekitar 1,5 jam itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat Papua menghadapi dominasi kekuasaan dan eksploitasi sumber daya alam di tanah mereka sendiri. Tidak hanya menampilkan konflik sosial, film tersebut juga memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal harus berhadapan dengan sistem ekonomi dan regulasi yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan modal dibanding kesejahteraan rakyat.
Dalam diskusi, Azizullah menyoroti kebutuhan mendasar masyarakat Papua yang menurutnya sering diabaikan negara. Ia menegaskan bahwa Papua tidak membutuhkan proyek besar seperti tebu, sawit, maupun padi, melainkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi masyarakatnya.
“Papua butuh pendidikan dan akses kesehatan. Tidak butuh tebu, sawit, dan padi,” ujar putra Papua tersebut.
Sementara itu, Aisyiah menilai film tersebut memperlihatkan bentuk penjajahan terhadap perempuan dan masyarakat Papua yang berlangsung secara halus di balik kemewahan pembangunan.
Ia juga menyoroti ketimpangan regulasi antara pusat dan daerah yang dianggap mubazir dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. “Ada anomali. Buka lahan tebu, tapi kita justru impor gula. Regulasi banyak, tapi realisasinya tidak menyentuh rakyat,” katanya.
Ia juga mengkritik teori-teori kemanusiaan yang selama ini dipelajari di kampus namun dianggap belum benar-benar hadir dalam praktik kehidupan berbangsa.
Pandangan serupa disampaikan Iday yang mengaitkan persoalan Papua dengan nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Menurutnya, manusia diciptakan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain agar ketidakadilan seperti yang terjadi dalam film tidak terus berulang.
Ia menilai terdapat ketidakseimbangan kehidupan pasca dominasi kekuasaan pusat terhadap Papua. Bahkan, menurutnya, ungkapan masyarakat Papua tentang “percuma hidup di bawah merah putih jika tidak dilindungi” menjadi refleksi serius bagi negara.
Iday juga memberikan tafsir simbolik terhadap judul Pesta Babi. Menurutnya, pesta babi dalam film bukan hanya tradisi adat Papua, tetapi metafora tentang para penguasa yang “berpesta” di atas penderitaan rakyat dan kekayaan alam Papua. “Dalam Al-Qur’an disebutkan banyak manusia seperti hewan, memakan segalanya tanpa peduli halal dan haram,” ujarnya.
Pemateri lain, Elza, menyebut bahwa bangsa Indonesia hari ini justru mengalami penjajahan oleh bangsanya sendiri. Menurutnya, film tersebut membuka sisi lain Papua yang jarang muncul di media sosial maupun media arus utama, terutama terkait marginalisasi masyarakat adat dari tanahnya sendiri.
Tsiqqif dalam diskusi itu menyampaikan bahwa persoalan Papua bukan hanya konflik biasa, tetapi “kekacauan dalam kekacauan”. Menurutnya, manusia, alam, regulasi, hingga sistem sosial sama-sama berada dalam kondisi tidak sehat. “Masyarakat Papua sebenarnya kuat, tetapi dilemahkan oleh birokrasi dan pemegang kekuasaan. Ini seperti teori rimba dalam bentuk modern,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pesan utama film tersebut adalah perlawanan, bukan melalui senjata, tetapi melalui budaya dan kesadaran kolektif masyarakat.
Diskusi juga menghadirkan pengalaman peserta dari daerah lain. Ismar, peserta asal Ternate, mengatakan bahwa persoalan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya terjadi di Papua. Ia mencontohkan kondisi di Kepulauan Sula yang kini memiliki banyak izin usaha pertambangan (IUP).
“Di Papua ada pesta babi, bisa jadi di tempat saya nanti ada pesta tambang. Di Sula saja ada 12 IUP tambang, banyak yang melawan, tapi lawannya bukan hanya kepala desa atau bupati, melainkan kekuatan yang lebih besar,” ungkapnya.
Sementara itu, Ical, peserta asal Papua, menyampaikan bahwa penjajahan di Papua telah berlangsung lama. Menurutnya, negara lebih mencintai tanah Papua dibanding manusia yang hidup di atasnya. “Negara ini cuma sayang tanahnya, bukan manusia Papua. Bahkan orang Papua dibuat saling membunuh dan diadu domba oleh kekuasaan,” ujarnya.
Kegiatan nonton dan diskusi film ini menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk melihat realitas Indonesia Timur dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Para peserta menilai film Pesta Babi penting ditonton karena menghadirkan potret sosial yang jarang muncul di ruang publik dan media digital.
Panitia juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai realitas sosial-politik, ketimpangan pembangunan, hingga persoalan geopolitik nasional akan menjadi bagian dalam Pendidikan Dasar Nasional Aktivis Peneleh yang akan digelar di Malang pada 14–17 Mei 2026 mendatang.
Informasi pendaftaran dapat diakses melalui Pendaftaran Diksarnas XXX Aktivis Peneleh atau melalui kontak panitia 082132971414.
