bem ui gelar demo
KORAN.PENELEH.ORG – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan aksi demonstrasi pada Jumat (12/06). Lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengikuti aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini.
Para demonstran menyerukan lima tuntutan, yakni setop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG serta pembangunan koperasi desa merah putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.
Tuntutan pertama, sebagaimana disampaikan Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai bahwa pengelolaan APBN serta kebijakan fiskal pemerintah sangatlah buruk. Hal ini berkaitan langsung dengan tuntutan ketiga, yaitu penghentian program MBG.
Ia menganggap bahwa dana yang diperuntukkan Badan Gizi Nasional (BGN), koperasi desa merah putih, dan sekolah rakyat lebih baik dialokasikan untuk pendidikan kesehatan yang gratis berkeadilan. “Mereka malah melakukan bagi-bagi proyek,” ujarnya.
Adapun tuntutan kedua, dilansir dari Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, menyampaikan bahwa harga bahan pokok dan BBM yang mahal merupakan akibat dari misalokasi APBN. Mengingat bahwa alokasi APBN yang dianggap tidak tepat sasaran sudah terealisasi, salah satunya untuk program MBG, maka Jundi menyampaikan alternatif yang masih dapat dilakukan oleh pemerintah.
Pertama, menghentikan kegiatan yang tidak berorientasi kesejahteraan rakyat. Kedua, memberikan kesan bertanggung jawab dengan menyampaikan sense of crisis. “Akui dulu ada kesalahan, sadari dulu ada misalokasi sumber daya, baru perlahan dikembalikan,” ujar Jundi.
Sementara itu, tuntutan keempat mengenai militerisme di ranah sipil, BEM UI mengangkat isu terkait pengesahan revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyampaikan bahwa ruang sipil tersingkirkan dengan hadirnya polisi.
“Masyarakat harus sadar bahwasanya UU Polri terbaru bukan hanya menghilangkan lapangan pekerjaan, tetapi itu menggeser dan menyempitkan ruang sipil untuk hidup bebas tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi dari mereka yang punya power lebih,” ujarnya.
Tuntutan kelima ialah pengakuan atas kesalahan penting untuk dilakukan. Dimas menekankan peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat. “Jika pemerintahannya mengutamakan kepentingan oligarki semata, maka negara ini tidak akan pernah pulih,” pungkasnya. (ABK/Red)
