
Lombok, 4 April 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram sukses menggelar diskusi publik nasional bekerja sama dengan Aktivis Peneleh Regional Lombok Raya. Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum serta civitas akademika.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya forum akademik tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Assoc. Prof. Dr. Aji Dedi Mulawarman di kampus yang dikenal sebagai “Kampus Pahlawan”, sebagai bagian dari penguatan tradisi intelektual di lingkungan kampus.
Diskusi publik ini mengusung tema “Pendidikan Nusantara di Tengah Geopolitik Global” , yang relevan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional . Tema ini menjadi refleksi pentingnya menjaga identitas pendidikan Indonesia di tengah arus globalisasi yang kian kompleks.
Narasumber pertama, Nurhayani , menekankan bahwa pendidikan Nusantara memiliki akar sejarah yang kuat. Ia mencontohkan perjuangan Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mampu membangun lembaga pendidikan di tengah tekanan kolonial NICA . Menurutnya, sejarah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia lahir dari semangat perjuangan dan kemandirian.
Sementara itu, Assoc. Prof. Dr. Aji Dedi Mulawarman menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh direduksi hanya sebagai proses transfer ilmu, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari pemahaman bangsa. Ia mendorong rekonstruksi kurikulum berdasarkan nilai-nilai Nusantara agar generasi muda tidak kehilangan jati diri di tengah peraturan global.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya merespons aksi protes terhadap kenaikan UKT semata, melainkan perlu melontarkan kritik pada akar permasalahan yang lebih struktural.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan kampus berbasis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) telah membuka ruang bagi masuknya logika neoliberalisme dalam dunia pendidikan tinggi. Dalam sistem tersebut, kampus terdorong untuk mencari pembiayaan secara mandiri, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya beban biaya pendidikan bagi siswa.
“Jangan hanya demo UKT naik, tapi kritisi sistemnya. PTNBH ini menjadi pintu masuk neoliberalisme pendidikan yang membuat kampus berorientasi pasar. Kalau tidak dikritisi dari akar, maka persoalan ini akan terus berulang,” tegasnya.
Melalui diskusi ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa untuk tidak hanya reaktif terhadap kebijakan, tetapi juga mampu membaca struktur dan sistem yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, gerakan siswa dapat menjadi lebih strategis, kritis, dan berorientasi pada perubahan mendasar dalam sistem pendidikan nasional.



