aji dedi mulawarman
Tulungagung – Dialog publik bertajuk “Geopolitik dan Krisis Kedaulatan Ekonomi dan Pangan” yang diselenggarakan Aktivis Peneleh Tulungagung pada Sabtu (13/6/2026) berlangsung dinamis. Acara yang digelar di Kedai Ngaji Ngopi Tulungagung tersebut menghadirkan akademisi dan intelektual kritis, di antaranya Assoc. Prof. Dr. Aji Dedi Mulawarman serta Bayu Cahyoadi, S.E., M.Pd., M.M.
Dalam pemaparannya, Dr. Aji Dedi Mulawarman menyoroti berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya memiliki arah yang baik untuk masa depan Indonesia. Ia menilai sejumlah program unggulan pemerintah secara substantif layak mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Program-program unggulan Presiden Prabowo secara substansi perlu didukung. Ini program yang baik untuk kepentingan bangsa. Hanya saja dalam aspek manajemen, tata kelola, dan teknis pelaksanaannya masih perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan,” ujarnya.
Menurut Aji Dedi, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi program pembangunan nasional adalah budaya politik masyarakat yang belum sepenuhnya siap menerima program-program jangka panjang. Ia menilai sebagian masyarakat masih cenderung lebih tertarik pada program yang memberikan manfaat instan dibandingkan pembangunan yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam waktu yang lebih panjang.
“Problem kita adalah masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap dengan program jangka panjang. Banyak yang masih lebih menyukai kebijakan yang sifatnya langsung dirasakan saat ini dibandingkan investasi pembangunan yang manfaatnya baru terlihat beberapa tahun ke depan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program-program tersebut dijalankan secara efektif dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ada oknum-oknum di kementerian yang menghambat program atau tidak bekerja sesuai kepentingan rakyat (maling-maling), maka harus ditindak tegas dan diganti dengan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap pembangunan nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aji Dedi juga mengkritik peran perencanaan pembangunan nasional yang menurutnya masih dipengaruhi paradigma ekonomi global. Ia bahkan menyampaikan kritik keras terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Saya melihat ada persoalan serius dalam arah perencanaan pembangunan nasional. Program Presiden Prabowo sebenarnya sudah bagus desain awalnya, tetapi ketika masuk ke RPJMN sering kali masih dipengaruhi paradigma yang pro-IMF dan pro-Barat. Akibatnya arah pembangunan tidak sepenuhnya menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia,” ujar Aji Dedi.
Menurutnya, Indonesia memerlukan lembaga perencanaan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional, khususnya dalam penguatan kedaulatan pangan, ekonomi rakyat, dan industrialisasi nasional. Ia menilai paradigma pembangunan yang terlalu bergantung pada lembaga-lembaga ekonomi global perlu dikaji ulang agar Indonesia mampu berdiri lebih mandiri di tengah dinamika geopolitik dunia.
Bahkan secara provokatif ia menyatakan bahwa Bappenas perlu dievaluasi secara menyeluruh apabila masih mempertahankan paradigma pembangunan yang dianggap tidak sejalan dengan cita-cita kemandirian bangsa.
“Kalau memang arah perencanaannya masih didominasi cara pandang yang tidak mendukung kedaulatan Indonesia, maka perlu ada evaluasi besar-besaran terhadap Bappenas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa krisis pangan dan ekonomi global yang saat ini terjadi harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, Bayu Cahyoadi dalam sesi diskusi menambahkan bahwa perubahan geopolitik dunia saat ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi strategisnya. Menurutnya, bangsa Indonesia harus mampu membaca perubahan global dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dialog publik tersebut berlangsung interaktif dengan dihadiri berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait isu ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi, serta tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia.
Acara yang dimoderatori oleh Host Shofiatun Nadifah itu menjadi ruang diskusi yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai masa depan Indonesia. Melalui dialog tersebut, para narasumber mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat arah pembangunan nasional sekaligus mendukung berbagai program strategis yang bertujuan memperkuat kemandirian dan kedaulatan bangsa. (JH/Red)
