Kedai kopi itu bukan tempat diskusi politik, kata orang. Tapi malam itu, politik datang sendiri, menumpang Wi-Fi gratis dan kopi susu gula aren.
“Gue sih nggak masalah,” kata Adit sambil scroll layar ponsel. “Kalau kepala daerah dipilih partai. Rakyat kan sering salah pilih juga.”
Aku mendongak. Pernyataan itu jatuh seperti sendok ke gelas kaca, nyaring, bikin kaget.
“Serius?” tanyaku.
“Ya serius,” jawabnya santai. “Lihat aja. Dipilih langsung, kampanye pakai ayat, foto pakai peci, pas menang… ilang. Lima tahun kemudian muncul lagi.”
Naya, yang dari tadi sibuk foto kopi buat story, ikut nimbrung. “Faktanya iya sih. Demokrasi kita tuh capek. Rakyat disuruh milih, tapi pilihan dibikin sempit.”
Aku menyeruput kopi. Pahit. Realistis.
“Tapi gini,” kataku pelan, “kalau yang milih partai, terus rakyat posisinya di mana?”
Adit mengangkat bahu. “Kan partai wakil rakyat.”
Aku ketawa kecil. “Itu definisi buku paket. Bukan realita.”
Barista yang sejak tadi dengerin dari balik mesin espresso akhirnya ikut masuk. “Masalahnya bukan siapa yang milih,” katanya. “Tapi siapa yang dianggap penting setelah terpilih.”
Kami semua terdiam sebentar.
Aku lanjut, “Kalau kepala daerah dipilih rakyat, minimal ada rasa: gue harus jaga suara mereka. Tapi kalau dipilih partai, ya otomatis loyalitasnya ke partai.”
“Dan jangan sok suci,” potong Naya. “Money politics nggak bakal hilang. Cuma naik level.”
“Dulu serangan fajar ke rakyat,” sambung barista. “Besok serangan fajar untuk parpol, kan jadi sadboy yaa si fajar.”
Kami tertawa. Tertawa pahit—jenis tawa yang cuma muncul kalau kenyataan terlalu telanjang.
“Tapi,” Adit mengangkat jari, “rakyat juga sering pragmatis. Amplop lima puluh ribu aja bisa geser pilihan.”
Aku mengangguk. “Bener. Tapi salah rakyat itu masih bisa diperdebatkan. Salah sistem? Itu tragedi.”
Aku berhenti sebentar, lalu bilang, “Yang dipilih rakyat aja kadang nggak bela rakyat. Gimana kalau yang nggak dipilih rakyat sama sekali?”
Kalimat itu menggantung di udara.
Naya menaruh ponselnya. “Jadi solusi lo apa? Balik ke elit?”
“Bukan elit,” jawabku cepat. “Tapi representasi yang masuk akal.”
Aku menjelaskan pelan-pelan, seperti nyeduh kopi manual brew.
“Bayangin kalau kepala daerah dipilih DPD atau MPR—tapi isinya MPR bukan cuma politisi. Ada tokoh pemuda yang ngerti keresahan generasi rebahan, tokoh agama yang paham etika kekuasaan, tokoh budaya yang ngerti lokalitas, petani, buruh, pelaku UMKM.”
Tapi, lanjutkan dengan nada semangat, pemilihan tokoh-tokoh itu tidak pakai demokrasi liberal (one man one vote), melainkan daei hasil musyawarah mufakat. Biar gak pakai duit-duitan lagi, biar gak makin hancur ini negeri.
Adit nyengir. “Kedengarannya idealis banget.”
“Iya,” kataku. “Tapi filsafat selalu mulai dari idealisme, sebelum dikalahkan kenyataan.”
Barista mengangguk. “Setidaknya mereka tahu apa yang harus diperjuangkan. Karena mereka hidup di dalam masalah, bukan cuma rapat di hotel.”
“Daripada partai?” tanya Naya.
“Partai itu,” kataku pelan, “punya kepentingan. Dan kepentingan jarang sejalan dengan penderitaan.”
Kami terdiam lagi. Hujan di luar makin deras.
Adit akhirnya bicara, lebih pelan dari tadi. “Gue cuma takut satu hal. Kalau rakyat nggak lagi jadi sumber legitimasi, kita bakal kehilangan rasa memiliki.”
Aku menatapnya. “Nah. Itu poin filosofisnya.”
Karena demokrasi bukan cuma soal mencoblos. Tapi soal merasakan bahwa hidup kita ikut menentukan arah kekuasaan.
Kalau pemimpin tidak lagi lahir dari kita, maka kebijakan akan terasa asing. Seperti aturan rumah yang ditulis orang luar.
Kopi kami habis. Tapi diskusi belum selesai.
Dan mungkin memang begitu seharusnya.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan cuma sistem.
Tapi satu pertanyaan sederhana:
Jika tidak lagi dari rakyat, masihkah kebijakan milik rakyat?
Iya, kita sedang bertaruh pada masa depan negeri!
Penulis : Hendra Jaya
Editor : Anik Meilinda
