Koran Peneleh – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut APBN bukan sekadar dokumen keuangan biasa, melainkan wujud alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi-sendi ekonomi, dan memastikan kesejahteraan warga negara di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Kehadiran langsung Presiden di sidang paripurna ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik dan meredam kecemasan para investor.
Dalam paparannya, Prabowo memaparkan sejumlah target utama APBN 2027, di antaranya defisit APBN ditargetkan berada di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap produk domestik bruto, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 2,92 persen. Pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB, sementara belanja negara ditargetkan sebesar 13,62 hingga 14,80 persen terhadap PDB. Presiden juga memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen yang diproyeksikan sebagai pijakan untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, turun dari target tahun 2026 yang sebesar 6,5 hingga 7,5 persen, sementara tingkat pengangguran ditargetkan berada di angka 4,30 hingga 4,87 persen.
Untuk menjaga stabilitas moneter, pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, dengan nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa delapan program prioritas nasional akan menjadi fokus utama APBN 2027, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Sebelum menyampaikan target-target tersebut, Presiden terlebih dahulu memaparkan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen yang menjadi tertinggi di antara negara-negara G20, inflasi yang terkendali di angka 2,42 persen, serta surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut. Lembaga kajian Great Institute memberikan apresiasi terhadap pidato presiden tersebut karena dinilai berani menghubungkan APBN dengan agenda perlindungan rakyat dan pembenahan struktur penerimaan negara.
Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa di balik target ambisius ini masih terdapat tantangan besar dalam hal eksekusi, terutama terkait reformasi penerimaan negara yang harus lebih tajam serta pengawasan ekspor komoditas yang lebih ketat, agar APBN benar-benar dapat berfungsi sebagai alat perjuangan sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo.
