Jakarta – Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, akhirnya buka suara terkait isu pemakzulan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026), ia menegaskan bahwa pergantian pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan tidak boleh melalui cara-cara kekerasan.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan wacana pelengseran tersebut, asalkan dilakukan melalui jalur hukum yang sah.
“Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai. Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia sudah memiliki saluran yang jelas, yakni melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
“Impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya DPR, MK, MPR. Dilakukan tidak masalah,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa ini telah mencatat beberapa kali pergantian pemimpin nasional secara damai, bukan melalui kekerasan.
“Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan,” kenangnya.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap percaya pada sistem yang telah dibangun para pendiri negara.
“Saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh politik devide et impera, serta tidak terbawa oleh ambisi dan ego jangka pendek yang dapat merusak persatuan bangsa.
