Serangan mendadak yang dilancarkan koalisi Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu telah membuka babak baru yang lebih berdarah dan tidak terduga dalam dinamika keamanan global. Apa yang semula dijaga sebagai perang proksi dan ketegangan terkendali, kini telah menjelma menjadi konflik terbuka dengan dampak yang merambat ke berbagai penjuru dunia. Lebih dari sekadar aksi balas-membalas militer, eskalasi ini memicu pertanyaan mendasar tentang tatanan geopolitik, ketahanan ekonomi global, dan masa depan kawasan yang rapuh.
Di tengah optimisme yang dibangun oleh mediasi Oman dalam putaran perundingan nuklir di Jenewa, serangan AS-Israel datang bagaikan petir di siang bolong. Smith Alhadar, pengamat Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, menilai tindakan ini sebagai bentuk arogansi yang disengaja. Menurutnya, narasi ancaman nuklir Iran hanyalah dalih fabrikasi untuk melegitimasi agresi militer dengan tujuan akhir pergantian rezim. Keyakinan ini diperkuat oleh fakta bahwa badan intelijen AS dan IAEA sendiri tak menemukan bukti Iran sedang mengembangkan bom nuklir. Harapan Trump-Netanyahu untuk melihat perubahan rezim di Iran, menurut Alhadar, adalah isapan jempol belaka karena masyarakat Iran sangat sensitif terhadap intervensi asing dalam urusan domestik mereka, dan determinasi mereka untuk melawan kekuatan arogan justru mengeras. Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bukannya melumpuhkan, justru menjadi katalis bagi solidifikasi perlawanan, membuktikan bahwa ini adalah konflik strategis antarnegara dan aliansi, bukan persoalan personal.
Sementara itu, dari kancah internasional, kekhawatiran akan meluasnya perang menjadi nyata. Meskipun risiko Perang Dunia III dinilai masih rendah dalam jangka pendek, ambang batasnya sangat tipis. Intervensi langsung Rusia atau China di lapangan, di luar sekadar pengiriman senjata, dapat dengan cepat mengubah konfrontasi regional ini menjadi pertikaian global yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar. China dan Rusia, yang selama ini menjadi mitra strategis Iran dan pemasok senjatanya, masih menyerukan de-eskalasi, namun nada kecaman mereka terhadap AS sangat keras.
Perluasan serangan Iran ke wilayah beberapa negara Dewan Kerja Sama Teluk telah menempatkan negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Kuwait dalam posisi yang sangat sulit. Dr. Aziz Alghashian, seorang akademisi asal Saudi dan peneliti di Gulf International Forum, menggambarkan situasi ini sebagai keengganan yang terkepung. Ia membantah keras narasi bahwa Riyadh mendukung serangan ke Iran dan justru menuding ada pihak yang sengaja ingin menyeret Saudi ke dalam pusaran konflik untuk memanfaatkan legitimasi dan sumber dayanya. Pemerintah Saudi saat ini menerapkan kewaspadaan tinggi, namun mereka sadar bahwa kesabaran ini ada batasnya. Garis merah belum jelas, namun sikap Riyadh dapat berubah jika serangan Iran terus berlanjut, terutama jika menyasar infrastruktur sipil dan fasilitas minyak Arab Saudi. Jika perang berlarut, negara-negara Teluk perlahan tapi pasti akan merayap menuju sikap yang lebih tegas terhadap Iran. Dari perspektif domestik, Mahfuz Sidik, Mantan Ketua Komisi I DPR RI, memperingatkan bahwa konflik eksternal ini dapat dengan cepat berubah menjadi kekacauan politik internal di negara-negara Teluk. Opini publik di kawasan tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan elitnya, dan pemerintah yang terlihat terlalu dekat dengan AS dan Israel berisiko menghadapi resistensi domestik yang besar, mengingat simpati publik Arab kepada Palestina dan antipati terhadap kebijakan Trump-Netanyahu masih sangat kuat.
Dampak paling nyata dan cepat dirasakan dari eskalasi ini adalah di sektor energi dan ekonomi. Analis pasar dari Saxo Bank, John Hardy, menyebut penutupan de facto Selat Hormuz sebagai variabel tunggal terpenting yang perlu diwaspadai. Sekitar 25% ekspor minyak global melewati jalur sempit ini, dan dampaknya langsung terasa dengan harga minyak Brent melonjak 13% hanya dalam dua hari dan harga gas Eropa meroket lebih dari 20%. Daniela Hathorn, analis pasar senior dari Capital.com, menekankan bahwa dari perspektif pasar, masalah utamanya adalah energi. Gangguan berkelanjutan dapat dengan cepat berkembang menjadi guncangan pasokan yang lebih luas, memicu inflasi yang merambat ke seluruh ekonomi global, dan negara-negara pengimpor energi seperti Jepang, China, dan India berada dalam tekanan paling berat. Para ahli dari lembaga pemeringkat Fitch dan bank swasta Lombard Odier sepakat bahwa durasi konflik adalah penentu utama. Dalam skenario terbatas, dampaknya mungkin masih bisa dikelola, namun dalam skenario guncangan minyak global dengan penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan, harga minyak bisa melonjak hingga 50 dolar AS per barel di atas harga saat ini, memukul pertumbuhan ekonomi global dan mempersulit tugas bank sentral dalam mengendalikan inflasi.
Indonesia, sebagai salah satu negara pengimpor energi, merasakan getaran krisis ini dengan sangat jelas. Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi politik, melukiskan skenario suram jika konflik berkepanjangan. Dengan nilai impor energi Indonesia yang mencapai 32,76 miliar dolar AS pada 2025, lonjakan harga minyak akan memperlebar defisit neraca perdagangan, menekan nilai tukar rupiah, dan memaksa Bank Indonesia menggerus cadangan devisa. Inflasi barang impor tak terelakkan, rupiah bisa terus melemah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa melambat ke kisaran 4,9%, di bawah target pemerintah. Situasi ini diperparah oleh kondisi kelas menengah yang belum pulih dan ruang fiskal yang sempit, membuat pemerintah berada dalam posisi sulit antara menaikkan subsidi atau membiarkan harga melambung. Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu optimistis pada diplomasi tanpa membenahi fondasi ekonomi nasional yang rentan.
Di tengah sorotan dunia yang tertuju ke Iran, Gaza kembali menjadi korban tersembunyi dari eskalasi besar ini. Penulis dan analis politik Wissam Afifa menegaskan bahwa Gaza bukanlah arena yang terisolasi, melainkan bagian tak terpisahkan dari jaringan keseimbangan regional yang eksplosif. Kekhawatiran utama adalah bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan memanfaatkan fokus global pada Iran sebagai kesempatan emas untuk menghindari kewajiban fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata, termasuk penarikan pasukan dan rekonstruksi Gaza. Peneliti keamanan Rami Abu Zubaida memperingatkan bahwa masuknya AS secara langsung ke dalam perang telah menggeser pusat gravitasi strategis dari Gaza ke Iran, kondisi yang menyebabkan kelumpuhan klinis pada gerakan politik menuju de-eskalasi di Palestina. Di sisi kemanusiaan, penutupan seluruh penyeberangan ke Gaza oleh Israel, termasuk Rafah, mengancam akan menjerumuskan lebih dari dua juta warga Palestina ke dalam krisis kelaparan yang lebih parah. Dengan 90% infrastruktur sipil hancur dan gudang penyimpanan kosong, Gaza kembali menjadi tumbal dari pertarungan kekuatan besar di kawasan.
Dunia saat ini berdiri di atas lapisan es yang menipis. Analisis para ahli dari berbagai belahan dunia menunjukkan konsistensi: eskalasi di Timur Tengah ini bukan lagi sekadar konflik regional biasa. Ia adalah pemicu potensial bagi krisis sistemik yang merambat ke politik, militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Perang ini memperlihatkan rapuhnya tatanan internasional, di mana diplomasi bisa dikhianati oleh agresi, dan keamanan bersama dikalahkan oleh ambisi unilateral. Satu-satunya kesamaan pandangan dari para pakar, dari Saudi hingga Indonesia, dari analis pasar global hingga pengamat Timur Tengah, adalah seruan untuk de-eskalasi segera. Tanpa penghentian permusuhan dan kembalinya semua pihak ke meja perundingan dengan itikad baik, dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan: perang berkepanjangan yang akan menyeret lebih banyak negara, menghancurkan perekonomian, dan menenggelamkan kawasan itu dalam kekacauan yang lebih gelap.
