Jakarta, 20 Mei 2026 – Dua pejabat negara di lingkaran Presiden Prabowo Subianto, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, sibuk memberikan klarifikasi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut “orang desa gak pakai dolar”. Keduanya kompak menyatakan bahwa pernyataan tersebut harus dipahami dalam konteks kebijaksanaan komunikasi kepada masyarakat pedesaan, bukan sebagai pernyataan teknis ekonomi.
Pernyataan Presiden Prabowo yang ramai diperbincangkan publik itu disampaikan dalam sebuah kunjungan kerja ke pedesaan beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak memerlukan dolar dalam keseharian mereka. Pernyataan ini kemudian menuai beragam tanggapan, terutama dari kalangan ekonom dan pengamat politik.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi di Kompleks Istana pada Senin (18/5/2026). Purbaya menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo semata-mata disampaikan untuk menghibur masyarakat di pedesaan. “Untuk menghibur rakyat saja di situ. Saya lihat konteksnya di pedesaan waktu kemarin itu, enggak apa-apa ngomong begitu,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa Prabowo sangat memahami persoalan rupiah dan ekonomi secara mendalam. “Saya menjelaskan dulu konteksnya begini. Itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden enggak mengerti rupiah, beliau kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa tidak banyak warga desa yang akan paham dengan istilah teknis soal ekonomi seperti imported inflation. “Emang mereka mengerti imported inflation? Berapa banyak mereka mengerti kalau mereka dijelaskan imported inflation secara teoretis enggak terlalu signifikan kok,” katanya. Purbaya juga meminta publik tidak salah menafsirkan pernyataan Presiden dengan mengaitkannya pada konteks perdagangan internasional. “Itu konteksnya soal koperasi desa dan ekonomi masyarakat di pedesaan, bukan sedang membahas perdagangan internasional. Jangan dianggap Pak Presiden tidak memahami soal rupiah. Beliau sangat paham, hanya konteks pembicaraannya memang tentang ekonomi desa,” ujarnya.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi pada Rabu (20/5/2026). Hasan menyebut pernyataan Prabowo sebagai bentuk kebijaksanaan atau wisdom seorang orang tua yang berbicara di depan anak-anaknya. “Paham dalam arti dua. Paham bahwa memang mereka secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah, jasa, tenaga, pertukaran barang semua berdagang pakai rupiah. Dan enggak terlalu memikirkan berapa kurs dolar pada saat itu,” papar Hasan. Ia menambahkan, “Dan yang kedua, sebenarnya masyarakat desa itu juga paham bahwa presiden bicara di depan mereka pada saat itu seperti wisdom orang tua berbicara di depan anak-anaknya.”
Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tekanan nilai tukar rupiah yang sedang terjadi, namun tidak semua kerja-kerja pemerintah perlu disampaikan secara teknis kepada masyarakat, terutama masyarakat desa. “Kerumitan-kerumitan ini, kompleksitas persoalan ini enggak harus ditransfer ke masyarakat. Apalagi masyarakat desa. Nah, ini kan wisdom, wisdom dari orang tua terhadap anak-anaknya, wisdom dari pemerintah terhadap warga negaranya,” jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 5 Mei 2026 untuk membahas tekanan nilai tukar dan berbagai langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. “Yang harus berpikir keras pemerintah, yang harus menjadikan ini sebagai beban hidup dan kepusingan itu pemerintah. Jadi kasih waktu pemerintah untuk menjalankan strategi untuk menstabilkan nilai tukar,” pungkasnya.
Para pengamat menilai bahwa ramainya klarifikasi dari dua pejabat ini menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo dianggap cukup kontroversial sehingga memerlukan penjelasan berlapis. Namun demikian, kedua pejabat tersebut kompak menyatakan bahwa tidak ada yang keliru dari pernyataan Presiden, hanya perlu dipahami dalam konteks komunikasi yang tepat. Hingga berita ini diturunkan, Presiden Prabowo sendiri belum memberikan pernyataan tambahan mengenai polemik tersebut.
