Koran.peneleh.org – Di tengah hiruk-pikuk isu kelangkaan BBM dan gejolak geopolitik global, sebuah peringatan datang dari para ekonom. Kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu fokus pada penghematan anggaran, tanpa diimbangi stimulus yang memadai, dikhawatirkan justru akan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai 1 April 2026, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat, pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari, serta efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Langkah-langkah ini memang berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp204,4 triliun . Namun, ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan tersebut terlalu berat sebelah. “Hampir semua instrumen yang digunakan bersifat menahan, bukan mendorong,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (31/3). Menurutnya, WFH mengurangi mobilitas masyarakat, pembatasan BBM menekan konsumsi energi, dan efisiensi anggaran berarti penarikan belanja negara. “Sulit untuk tidak mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini terlihat agak berat sebelah,” tegas Yusuf.
Yusuf mengingatkan bahwa struktur ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi. Ketika tekanan muncul dari kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, lalu diperparah dengan pengetatan belanja pemerintah, kondisi tersebut sudah cukup untuk memperlambat laju ekonomi. “Yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekadar perlambatan biasa. Ada risiko efek berantai. Ketika konsumsi turun, omzet usaha turun, lalu pendapatan tenaga kerja ikut tertekan, dan konsumsi makin turun lagi,” ungkapnya.
Tanpa adanya stimulus, Yusuf khawatir tidak terdapat penyangga yang dapat menahan tekanan dalam sistem perekonomian. Ia menekankan, penghematan Rp204,4 triliun menjadi penentu. Sebab apabila hanya berhenti sebagai penghematan fiskal, dampaknya ke ekonomi justru negatif. Namun, apabila sebagian besar cepat dialirkan kembali ke ekonomi, misalnya lewat bansos yang lebih tebal atau dukungan ke sektor yang terpukul, itu bisa berfungsi sebagai stimulus terselubung. “Jadi problem utamanya bukan sekadar tidak ada stimulus, tapi apakah uang yang dihemat itu diputar kembali atau tidak. Kalau tidak, kita sedang melakukan kontraksi fiskal di saat yang salah,” tandasnya.
Sementara itu, di sektor energi, pemerintah terus mendorong program mandatori B50, campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan 50 persen solar, sebagai strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan pada impor minyak . Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim program ini akan menciptakan surplus stok gasoil dalam negeri. Namun, di sisi lain, pemerintah juga bersiap menerapkan bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel mulai 1 April 2026, sebuah kebijakan yang berpotensi mendapat penolakan dari pelaku usaha meskipun harga batu bara saat ini dinilai cukup tinggi.
Di kancah global, harapan akan de-eskalasi konflik Amerika Serikat-Iran memberikan angin segar bagi pasar keuangan. Indeks S&P 500 melonjak 2,91 persen, sementara dolar AS melemah karena pelaku pasar mulai mengurangi posisi safe haven. Namun, dampak konflik tetap membayangi. United Nations memproyeksikan konflik di Timur Tengah dapat menyebabkan kerugian PDB negara-negara Arab mencapai 1.200 hingga 1.940 miliar dolar Amerika Serikat, serta mendorong 400 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan. Bagi Indonesia yang masih menggantungkan 20 hingga 25 persen impor minyaknya pada kawasan tersebut, gejolak ini menjadi ujian berat bagi ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional.
