Washington, Koran.Peneleh – Gelombang demonstrasi besar-besaran melanda seluruh penjuru Amerika Serikat pada Sabtu (28/3) waktu setempat, ketika jutaan warga turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” untuk meluapkan kemarahan terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump. Gerakan akar rumput yang telah memasuki gelombang ketiga ini mencatatkan partisipasi luar biasa, dengan para penyelenggara mengklaim setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.300 acara yang tersebar di 50 negara bagian, dari kota-kota metropolitan besar hingga komunitas kecil di Alaska.
Aksi protes yang berlangsung secara serentak ini menjadi sorotan dunia, tidak hanya karena skala massifnya tetapi juga karena semangat perlawanan yang membara terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial pemerintahan Trump. Para demonstran membawa beragam spanduk dan atribut, meneriakkan tuntutan mulai dari penolakan terhadap keterlibatan AS dalam konflik dengan Iran, kecaman atas kebijakan imigrasi garis keras yang dinilai otoriter, hingga keluhan tentang melambungnya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin membebani rakyat kecil.
Di jantung ibu kota Washington DC, ribuan massa memadati kawasan National Mall dan Lincoln Memorial, meluap hingga ke wilayah Arlington, Virginia. Spanduk-spanduk besar dengan tulisan “Trump Harus Mundur Sekarang!” dan “Lawan Fasisme” menghiasi lautan manusia yang memenuhi pusat pemerintahan negara adidaya tersebut. “Tidak ada negara yang dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat,” tegas Marc McCaughey, seorang veteran militer berusia 36 tahun yang turun ke jalan di Atlanta, kepada AFP. “Kami di sini karena kami merasa Konstitusi terancam dalam berbagai cara. Keadaan tidak normal. Keadaan tidak baik,” ujarnya dengan nada lantang.
Kemarahan publik mencapai puncaknya di Minnesota, yang menjadi episentrum protes setelah tewasnya dua warga negara Amerika, Renee Nicole Good dan Alex Pretti, di tangan agen imigrasi federal pada Januari lalu. Tragedi tersebut memicu kemarahan nasional atas taktik penegakan imigrasi yang dijalankan pemerintahan Trump sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025. Di hadapan ribuan orang yang memadati State Capitol di St. Paul, musisi legendaris Bruce Springsteen turun ke panggung membawakan lagu bertema anti-kekerasan imigrasi berjudul “Streets of Minneapolis” sebagai bentuk solidaritas mengenang para korban.
Di New York, puluhan ribu demonstran membanjiri Times Square dan kawasan Midtown Manhattan, memaksa polisi setempat menutup akses jalan di pusat kota terpadat di Amerika itu. Aksi di New York turut dihadiri aktor peraih Oscar, Robert De Niro, yang dikenal sebagai kritikus vokal Trump. De Niro bergabung dengan massa yang meneriakkan tuntutan perlindungan bagi imigran dan penghentian operasi penangkapan massal yang dilakukan oleh Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).
Kekerasan mewarnai jalannya demonstrasi di Los Angeles, California, di mana Departemen Kepolisian Los Angeles menyatakan siaga taktis pada Sabtu malam. Polisi mengeluarkan perintah pembubaran dan menggunakan gas air mata setelah sekelompok kecil demonstran memblokir jalan dan menolak bubar. Kericuhan terjadi di luar Pusat Penahanan Federal, lokasi yang kerap menjadi medan bentrokan antara pengunjuk rasa dan agen federal sejak dimulainya penindakan imigrasi pemerintahan Trump tahun lalu. Beberapa orang dilaporkan ditangkap setelah melemparkan benda-benda ke arah petugas.
Sementara itu, di West Palm Beach, Florida, sekitar 50 pendukung Trump yang mengenakan atribut “Proud Boys” terlibat adu mulut dengan para demonstran “No Kings”. Kelompok pendukung presiden datang dengan megafon, mikrofon, dan mengibarkan bendera serta topi khas kampanye Trump, berusaha menyampaikan pesan dukungan mereka di tengah gelombang protes yang meluas.
Salah satu isu utama yang memicu kemarahan publik adalah kebijakan luar negeri Trump, terutama terkait konflik dengan Iran. Senator Bernie Sanders, tokoh Partai Demokrat progresif, naik panggung di rapat umum utama “No Kings” di St. Paul, Minnesota, dengan janji tegas untuk mengalahkan permintaan Trump atas tambahan 200 miliar dolar AS untuk pengeluaran militer dalam perang AS-Israel di Iran. “Mari kita jujur. Rakyat Amerika telah dibohongi tentang perang di Vietnam, kita dibohongi tentang perang di Irak, dan kita dibohongi hari ini tentang perang di Iran,” ujar Sanders dengan nada penuh emosi. Ia mengingatkan massa bahwa Trump telah berkampanye dengan janji tidak akan ada lagi “perang abadi”. “Perang ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Satu negara berdaulat tidak dapat begitu saja menyerang negara berdaulat lain dengan alasan apa pun yang dipilihnya,” tegasnya.
Di tengah gelombang protes yang meluas, Gedung Putih merespons dengan nada meremehkan. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, sebelumnya menyebut aksi itu sebagai “Sesi Terapi Gangguan Trump” (Trump Derangement Therapy Sessions) dan menuduh bahwa aksi tersebut hanya dipedulikan oleh media yang dibayar untuk meliputnya. Jackson bahkan mengklaim bahwa protes tersebut sebagian besar tidak signifikan dan didukung oleh “jaringan pendanaan sayap kiri.” Namun, prediksi pihak istana terbukti keliru ketika jutaan warga AS benar-benar turun ke jalan dalam skala yang jauh melampaui perkiraan.
Koalisi “No Kings” yang terdiri dari organisasi massa anti-otoritarianisme Indivisible dan 50501, serikat pekerja, serta perkumpulan akar rumput lainnya, menekankan bahwa aksi unjuk rasa mereka adalah tanpa kekerasan. Semua bentuk senjata dilarang, dan para pemimpin aksi diberi latihan deeskalasi konflik. Penekanan ini penting mengingat pada unjuk rasa “No Kings” pertama pada Juni 2025, seorang pengunjuk rasa terbunuh dan seorang lainnya terluka oleh seorang relawan yang menembakkan senjatanya usai melihat seseorang membawa senjata api dalam unjuk rasa di Salt Lake City, Utah.
Gelombang protes anti-Trump ini ternyata tidak hanya bergema di dalam negeri AS, tetapi juga meluas hingga ke luar perbatasan. Sekitar 20 ribu orang berbaris di bawah pengawasan ketat polisi di kota-kota Eropa, termasuk Amsterdam, Madrid, dan Roma. Dukungan juga datang dari Australia, menandakan bahwa gerakan ini telah menjadi fenomena global yang menyuarakan kekhawatiran internasional terhadap arah kebijakan pemerintahan Trump.
Para pengunjuk rasa menyuarakan beragam keluhan yang mencerminkan frustrasi publik yang mendalam. Selain perang di Iran dan kebijakan imigrasi, warga AS juga menyoroti kenaikan harga barang dan minyak akibat kebijakan tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari, serta antrean pemeriksaan keamanan di bandara yang mengular akibat kebuntuan pembahasan anggaran. Di Washington DC, belasan ibu dari Palestina melakukan unjuk rasa di depan tugu Lincoln Memorial dengan mengibarkan bendera Palestina raksasa, menyuarakan penolakan terhadap penggunaan uang pajak AS untuk mendukung aksi kekerasan di luar negeri.
“Sebagian besar rakyat Amerika tak tahu bahwa uang pajak kita digunakan untuk menyubsidi aksi kekerasan,” ujar Hazami Barmada (43), seorang pengunjuk rasa, kepada The Guardian. “Hal ini terjadi ketika banyak rakyat Amerika tak dapat membayar tempat tinggal, susu, sekolah, ataupun layanan kesehatan. Harga-harga naik ketika kita berperang dalam perangnya Israel,” keluhnya.
Gelombang demonstrasi “No Kings” ini merupakan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak gerakan akar rumput ini mencuat. Gerakan ini menjadi saluran oposisi yang paling vokal terhadap Trump sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025. Hari protes nasional pertama terjadi pada Juni lalu, bertepatan dengan ulang tahun Trump yang ke-79 dan parade militer yang ia selenggarakan di Washington, yang saat itu menarik beberapa juta orang dari New York hingga San Francisco. Protes kedua pada Oktober lalu dilaporkan diikuti sekitar tujuh juta demonstran.
Dengan eskalasi partisipasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, para pengamat menilai bahwa gerakan “No Kings” telah menjadi kekuatan politik signifikan yang patut diperhitungkan. Para penyelenggara sendiri mengklaim Sabtu (28/3) sebagai “protes tanpa kekerasan satu hari terbesar dalam sejarah Amerika modern.” Klaim ini didasarkan pada jumlah partisipasi yang mencapai 8 juta orang, melampaui aksi-aksi serupa sebelumnya.
Ketegangan politik di AS terus memanas seiring dengan semakin dalamnya polarisasi di tengah masyarakat. Para pengamat politik menilai bahwa gelombang protes massal ini mencerminkan krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap kepemimpinan Trump, yang dinilai semakin otoriter dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan semakin dekatnya agenda politik ke depan, termasuk potensi pemakzulan yang telah diusung oleh jutaan warga AS melalui petisi, masa depan kepemimpinan Trump kian dihadapkan pada ujian berat dari rakyatnya sendiri.
Sementara itu, di tengah gelombang protes yang meluas, perhatian juga tertuju pada kurangnya transparansi pemerintahan Trump dalam berbagai proyek strategis, termasuk sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diperkirakan menelan biaya hampir 175 miliar dolar AS. Para anggota parlemen dan sekutu Amerika meminta Departemen Pertahanan AS menjelaskan rincian proyek tersebut, yang dinilai kurang transparan dan tidak realistis dalam hal biaya dan jangka waktu. Tanpa informasi tambahan, mereka tidak dapat menilai sumber daya yang tersedia, sementara kontraktor tidak dapat membuat keputusan tentang investasi besar dalam pengembangan baru dan perluasan produksi.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes masih berlangsung di sejumlah titik strategis di seluruh wilayah Amerika Serikat. Para demonstran bertekad untuk terus menyuarakan aspirasi mereka, menuntut perubahan kebijakan, dan mengingatkan bahwa kekuasaan tertinggi di negara itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan mereka yang haus kekuasaan.
