MANILA, Koran Peneleh – Filipina tengah mengalami salah satu krisis energi paling parah dalam sejarah modernnya. Negeri kepulauan dengan 115 juta penduduk itu kini berjibaku melawan lonjakan harga bahan bakar yang tak terkendali setelah eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, jalur vital yang selama ini mengalirkan hampir 98 persen kebutuhan minyak mentah Filipina dari kawasan Teluk Persia. Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada 24 Maret lalu akhirnya menandatangani Perintah Eksekutif No. 110 yang menetapkan status darurat energi nasional untuk satu tahun ke depan, sebuah langkah yang mencerminkan betapa gentingnya situasi yang dihadapi oleh negara yang sangat bergantung pada impor energi ini. Sejak konflik memanas pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian dibalas Iran dengan penutupan selektif Selat Hormuz hanya untuk kapal-kapal negara sahabat seperti China, Rusia, dan India, Filipina yang tidak termasuk dalam daftar negara yang mendapat izin khusus itu langsung merasakan getaran paling keras di kawasan Asia Tenggara.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa harga bensin di Filipina melonjak hingga 54,2 persen hanya dalam sepekan setelah konflik meletus, menjadikannya negara dengan kenaikan harga BBM tertinggi di Asia Tenggara, jauh melampaui Kamboja yang mencatat kenaikan 49 persen atau Laos dengan 42 persen. Harga diesel bahkan dilaporkan melonjak lebih dari dua kali lipat sejak awal konflik, sebuah pukulan telak bagi negara yang sistem transportasi publiknya sangat bergantung pada jenis bahan bakar tersebut. Di jalan-jalan Manila, pemandangan yang dulu ramai oleh jeepney—angkutan umum ikonik Filipina yang berwarna-warni—kini mulai berkurang drastis. Carlos Bragal Jr., seorang pengemudi jeepney yang telah menghidupi keluarganya selama lebih dari dua dekade dari setir kemudi, menceritakan bagaimana pendapatan hariannya merosot dari 1.200 peso atau sekitar Rp360.000 per 12 jam menjadi hanya 200 hingga 500 peso dalam beberapa pekan terakhir. “Saya menyekolahkan putri-putri saya dari pekerjaan ini. Satu baru lulus, satu lagi segera lulus. Kami dulu hidup cukup baik, tetapi sekarang kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan,” tuturnya dengan nada putus asa yang mencerminkan penderitaan ribuan pengemudi angkutan umum di seluruh negeri.
Dampak krisis ini tidak berhenti di jalan-jalan kota, tetapi telah merembet hingga ke sektor pangan yang justru menjadi kebutuhan paling mendasar bagi rakyat Filipina. Para nelayan di pesisir Bulacan dan para petani sayur di dataran tinggi Benguet mulai menghentikan operasi mereka karena biaya bahan bakar untuk melaut dan mengangkut hasil panen sudah tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang bisa diperoleh. Pasar-pasar tradisional di Quezon City dan daerah sekitarnya melaporkan pasokan sayur dan ikan segar menurun drastis sementara harga melambung hingga dua kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan. Seorang petani sayur dari Bulacan yang ditemui tim Koran Peneleh mengungkapkan bahwa situasi sekarang bahkan lebih buruk daripada saat pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun lalu, karena saat itu setidaknya ada bantuan beras dan subsidi tunai yang mengalir, sementara kali ini bantuan pemerintah terasa lamban dan tidak sebanding dengan laju kenaikan harga yang terjadi setiap hari. Keluhan serupa juga terdengar dari koalisi pekerja transportasi yang berencana menggelar aksi mogok massal di Manila pada 26 dan 27 Maret ini sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga BBM yang menurut mereka tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai dari pemerintah.
Di tengah kepanikan publik yang meluas, pemerintah Filipina bergerak cepat namun dengan langkah-langkah yang terkesan lebih bersifat reaktif daripada antisipatif. Menteri Energi Sharon Garin mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar nasional diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari ke depan, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan mengingat ketidakpastian kapan konflik di Timur Tengah akan mereda dan Selat Hormuz akan kembali terbuka lebar untuk lalu lintas kapal tanker internasional. Sebagai respons darurat, pemerintah menerapkan kebijakan konservasi energi di seluruh instansi pemerintahan dengan sistem kerja empat hari dalam seminggu, sementara di beberapa daerah layanan feri antar pulau dikurangi frekuensinya dan sejumlah universitas memilih untuk meliburkan mahasiswa lebih awal guna menghemat konsumsi listrik. Namun langkah-langkah konservasi ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai upaya yang terlambat dan tidak akan cukup signifikan untuk menekan laju konsumsi bahan bakar di negara yang masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis minyak dan gas alam cair di berbagai wilayahnya yang terpencil.
Di level diplomasi, Manila tengah berupaya mati-matian untuk mencari jalan keluar dari jeratan krisis energi ini. Presiden Marcos Jr. telah melakukan koordinasi intensif dengan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae untuk bersama-sama mendorong upaya de-eskalasi di Selat Hormuz, sekaligus menjamin keselamatan sekitar 2,5 juta warga Filipina yang bekerja di kawasan Timur Tengah dan selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional melalui pengiriman uang atau remitansi yang mencapai 18 persen dari total remitansi Filipina pada tahun 2024. Namun yang lebih krusial, pemerintah Filipina kini sedang dalam negosiasi dengan Washington untuk mendapatkan izin khusus membeli minyak dari negara-negara yang selama ini terkena sanksi Amerika Serikat, seperti Iran dan Venezuela, sebagai upaya diversifikasi pasokan di tengah terbatasnya akses ke minyak Teluk. Filipina juga dilaporkan akan menerima pasokan minyak mentah jenis ESPO dari Rusia setelah mendapat pengecualian khusus selama 30 hari dari pemerintah Amerika Serikat, sebuah langkah yang di satu sisi bisa sedikit meringankan tekanan pasokan tetapi di sisi lain menunjukkan betapa putus asanya Manila dalam mencari alternatif sumber energi di tengah konflik global yang tak kunjung mereda.
Para ekonom dan analis memperingatkan bahwa krisis energi yang melanda Filipina ini tidak hanya akan berimbas pada inflasi yang terus melambung, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro secara lebih luas. Dengan cadangan bahan bakar yang terus menipis dan harga yang terus melambung tanpa kendali, Filipina kini berada dalam perlombaan melawan waktu untuk mengamankan pasokan energi sebelum krisis benar-benar menghantam sendi-sendi ekonomi nasional. Sebuah kolom opini di Philippine Daily Inquirer beberapa hari lalu dengan tegas menyebut bahwa negeri ini sedang berada di ambang kehancuran, dengan judul yang lugas namun menusuk: “Nation on brink: This oil crisis may destroy everything we built.” Sementara itu, di jalan-jalan Manila, para pengemudi jeepney seperti Carlos Bragal Jr. hanya bisa berharap langit harga segera mendung dan pemerintah mampu menemukan jalan keluar sebelum mata pencaharian mereka lenyap ditelan krisis yang datang dari konflik di negeri yang berjarak ribuan kilometer dari tanah air mereka.
