TEHERAN, Koran Peneleh – Ketegangan yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah memasuki babak baru. Pemerintah Iran secara tegas memberlakukan kebijakan selektif di Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Teheran hanya mengizinkan kapal-kapal dari negara sahabat untuk melintas, sementara kapal dari negara-negara yang disebut “musuh” dilarang berlayar di jalur tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancaranya dengan stasiun televisi Al Mayadeen (Lebanon) yang dikutip kemarin, menyatakan bahwa izin lintas diberikan kepada kapal-kapal dari China, Rusia, India, Pakistan, dan Irak, serta sejumlah negara lain yang masuk dalam kategori sahabat Teheran.
“Kami tidak punya alasan untuk mengizinkan kapal-kapal musuh melewati Selat Hormuz,” tegas Araghchi, menegaskan posisi Iran yang menggunakan kendali atas selat tersebut sebagai alat geopolitik di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Kebijakan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Eskalasi terbaru dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target di Iran pada 28 Februari lalu. Serangan itu dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta menelan korban sipil. Sebagai aksi balasan, Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer Amerika yang tersebar di kawasan Timur Tengah.
Pasca serangan balasan itulah, ketegangan mencapai puncaknya, yang kemudian berujung pada blokade de facto terhadap Selat Hormuz. Meski tidak ada pengumuman resmi blokade total, praktik di lapangan menunjukkan bahwa alur pelayaran kini berjalan tersendat dan sangat terkontrol oleh otoritas militer Iran.
Selat Hormuz dikenal sebagai titik nadi ekonomi dunia. Hampir sepertiga dari perdagangan minyak laut global dan sebagian besar ekspor gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk Persia harus melewati perairan sempit ini.
Dengan adanya blokade dan ketidakpastian keamanan, ekspor serta produksi minyak di kawasan Teluk mengalami gangguan signifikan. Akibatnya, harga bahan bakar di berbagai belahan dunia melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Analis energi memperingatkan bahwa jika konflik terus berlanjut dan blokade ini berlangsung lama, dunia mungkin akan menghadapi krisis energi yang lebih parah dibandingkan krisis minyak tahun 1970-an. Stasiun pengisian bahan bakar di Eropa, Asia, dan Amerika telah mulai merekam kenaikan harga yang membebani konsumen dan industri logistik.
Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai pernyataan Araghchi. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan menggelar sidang darurat dalam beberapa hari ke depan untuk membahas potensi ancaman terhadap keamanan navigasi maritim dan stabilitas pasokan energi global.
