BEIRUT – Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu mengumumkan bahwa sekitar 100.000 warga Lebanon terpaksa mengungsi akibat eskalasi serangan militer Israel. PBB memperingatkan bahwa jumlah pengungsi diprediksi akan meningkat secara signifikan menyusul peringatan evakuasi besar-besaran yang dikeluarkan oleh militer Israel.
Dalam keterangan resminya, disebutkan bahwa pasukan Zionis mendesak warga sipil untuk segera meninggalkan wilayah-wilayah luas di berbagai daerah di Lebanon. Peringatan evakuasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memicu kepanikan massal di kalangan masyarakat setempat.
Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Lebanon, Imran Riza, dalam wawancaranya dengan Reuters menggambarkan situasi dua hari terakhir sebagai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari skala peringatan dan perintah evakuasi maupun tingkat kepanikan yang melanda seluruh negeri.
“Sejauh ini, sekitar 100.000 orang tinggal di sekitar 477 penampungan bersama. Sementara itu, sekitar 57 penampungan masih memiliki sisa ruang, namun kapasitasnya langsung terisi penuh,” jelas Riza.
Ia juga mencatat bahwa warga Lebanon mengalami kebingungan luar biasa setelah menerima perintah evakuasi dari Israel. “Warga berhamburan ke mana-mana tanpa tujuan yang pasti. Saya yakin jumlah pengungsi akan langsung bertambah,” tambahnya.
Riza mencontohkan situasi di salah satu penampungan di Beirut, di mana jumlah keluarga yang mengungsi melonjak dari 90 keluarga menjadi 150 keluarga hanya dalam waktu sehari.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Lebanon merilis data terbaru korban jiwa akibat serangan Israel. Sebanyak 123 orang dilaporkan tewas dan 683 lainnya mengalami luka-luka dalam serangan-serangan tersebut.
Riza turut menyoroti jatuhnya korban di kalangan petugas kesehatan. “Sejumlah petugas kesehatan tewas dan terluka dalam insiden ini. Kami menyerukan perlunya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional untuk melindungi petugas medis dan warga sipil,” tegasnya.
PBB mendesak semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian damai dan memberikan akses kemanusiaan yang aman bagi warga yang terdampak konflik.
Sumber: Reuters, Kantor PBB
