KORAN.PENELEH.ORG – Merespons fenomena ribuan siswa yang keracunan, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah segera melakukan moratorium atau penghentian sementara program makan bergizi gratis (MBG) menyusul maraknya persoalan di lapangan.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai tidak disertai perencanaan matang sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa, menambah beban bagi guru dan sekolah, sekaligus membuka potensi kerugian negara.
Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menyebut kasus keracunan massal menjadi bukti lemahnya pengawasan MBG. “Ini soal menunggu giliran keracunan saja setiap daerah karena memang program MBG lemah perencanaan dan pengawasannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Per hari ini, FSGI mencatat persoalan MBG terjadi di 14 provinsi, mulai dari Aceh, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara.
Masalah yang muncul beragam, dari makanan basi, berbelatung, berbau tidak sedap, porsi minimalis, hingga temuan kecoa. Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang menyebabkan 364 siswa keracunan hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyayangkan bahwa bukannya dievaluasi, anggaran MBG justru meningkat tajam. “Ironinya, alih-alih mau mengevaluasi serius apalagi menghentikan, anggaran program MBG tahun 2026 malah disahkan DPR sebesar Rp 335 triliun, naik dari Rp 71 triliun pada 2025, padahal serapannya baru 22 persen per awal September 2025,” tegas Retno.
Selain mengancam kesehatan siswa, pelaksanaan MBG juga membebani sekolah dan guru. Di Sleman, Yogyakarta, guru diminta mencicipi makanan lebih dulu demi mencegah keracunan, sementara di Ngawi, Jawa Timur, sekolah harus mengganti wadah stainless rusak dengan harga Rp 80 ribu per unit, meski di pasaran harganya separuh lebih murah. “Ada risiko kesehatan bagi guru dan beban ekonomi bagi sekolah,” lanjut Retno.
FSGI juga menyoroti kasus penolakan Kepala SDN 017 Napo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang enggan menandatangani nota kesepahaman MBG karena meragukan kualitas dan mekanisme distribusi. Penolakan itu justru mendapat dukungan sebagian besar orang tua siswa.
Menurut FSGI, kasus-kasus di berbagai daerah, termasuk keracunan massal di Garut yang menelan 657 korban, menunjukkan MBG berpotensi menjadi tragedi nasional. “Banyak peserta didik PAUD juga menjadi korban, padahal mereka sangat rentan,” ujar Fahriza.
FSGI mengatakan lima rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya evaluasi menyeluruh dengan melibatkan sekolah dan orang tua, moratorium program selama proses evaluasi, serta mendorong keterbukaan publik terkait permasalahan MBG di lapangan.
Selain itu, FSGI juga meminta Menteri Keuangan agar anggaran MBG yang tak terserap pada 2025 dialihkan untuk pendidikan, khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. (ABK/Red)
