Jombang, 20 September 2025 – Gerakan Kiri Nusantara bersama Aktivis Peneleh Regional Jombang dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang menggelar diskusi publik bertajuk “Ada Apa dengan Demokrasi Kita; ke Mana Arah Para Aktivis Mahasiswa?” di Kuyaka Caffee, Cukir.
Acara yang terbuka untuk umum ini menghadirkan tiga narasumber utama: Cicadella Bivitvia Permatasari (Wakil Ketua DPRD Jombang, Ketua DPC Gerindra), M. Kasikhnuddin (Pemred Radar Jombang), serta Muh. Fadhir A.I. Lamase (Aktivis, Penulis, sekaligus Presidium Nasional Gerakan Kiri Nusantara). Diskusi dipandu oleh Ikhsan Iskandar, Kabid PPD HMI Cabang Jombang.
Moderator membuka forum dengan menyinggung problem demokrasi pasca reformasi. Harapan perubahan besar pasca 1998 ternyata tidak sepenuhnya menjawab persoalan rakyat. Justru muncul praktik oligarki baru, disertai normalisasi politik uang yang merusak sendi demokrasi.
Cicadella menyoroti pentingnya peran parlemen daerah dalam merespon keresahan masyarakat, sementara Kasikhnuddin mengulas bagaimana media massa sering menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik.
Pandangan kritis dan mendalam di urai oleh Presidium Gerakan Kiri Nusantara Muh. Fadhir A.I. Lamase, ia menegaskan bahwa membaca arah gerakan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari dua spektrum penting, Fadhir membagi analisanya menjadi dua, meliputi aksi sensasional-reaksioner atau aksi berbasis kesadaran mendalam.
Menurutnya, aksi sensasional-reaksioner kerap muncul spontan sebagai respons atas isu aktual atau pernyataan pejabat. Aksi semacam ini memang kuat secara emosi kolektif, namun sering miskin analisa strategis dan cenderung hanya berfungsi menarik perhatian publik.
“Problem kebangsaan kita terlalu kompleks. Wajar jika masyarakat marah, namun kemarahan itu perlu diarahkan. Kalau tidak dikaji mendalam, justru mudah terjerumus dalam jebakan gerakan elit nasional yang mendikte manuver politik mahasiswa,” tegas Fadhir.
Sebaliknya, aksi berbasis kesadaran mendalam lahir dari kajian kritis dan konsolidasi ideologis. Tipe aksi ini tidak berhenti pada penolakan, tetapi membawa alternatif narasi dan menawarkan visi perubahan sosial-politik yang lebih struktural.
“Yang penting kita bedakan ialah aksi mahasiswa itu seharusnya bukan sekadar euforia belaka, namun harus berakar pada kajian mendalam dan strategis berdasarkan data agar tuntutan isu kebangsaan yang dibawa benar benar matang dan konstruktif untuk perubahan bangsa,” ungkap Fadhir.
Pada sesi dua diskusi, Fadhir juga menyoroti krisis pengetahuan di kalangan mahasiswa saat ini. Menurutnya, banyak mahasiswa terjebak pada budaya hedon dan apatisme, bahkan sebagian pimpinan organisasi pun minim analisa kebangsaan. Padahal, sejarah menunjukkan mahasiswa selalu menjadi motor perubahan dari masa kemasa.
“Kalau mahasiswa gagal membaca realitas kebangsaan, mereka hanya akan jadi penonton dalam drama politik oligarki. Tapi jika ditempa kesadaran kelas, mahasiswa bisa kembali jadi penghubung pengetahuan dan perjuangan rakyat,” ungkapnya. (Kontributor/Red)
