MALANG (Koran Peneleh) – Lima bulan menjabat, Menteri HAM Natalius Pigai dinilai lebih sibuk menjadi “vokalis” di media sosial ketimbang menyelesaikan persoalan HAM struktural di negeri ini. Koran Peneleh mewawancarai eksklusif Sekretaris Jenderal Aktivis Peneleh Nasional, organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Kota Malang, untuk membedah kegagalan demi kegagalan Kementerian HAM di bawah komando Pigai.
“Kami tidak punya alasan untuk memberikan apresiasi. Yang kami lihat selama lima bulan terakhir adalah pertunjukan politik, bukan kerja-kerja HAM yang sesungguhnya,” ujar Sekretaris Jenderal Aktivis Peneleh Nasional membuka wawancara di sekretariatnya, Senin (16/3).
Berikut enam kritik tajam Aktivis Peneleh Nasional terhadap kinerja Menteri HAM
Pertama, macan ompong di hadapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Aktivis Peneleh Nasional menegaskan bahwa Kementerian HAM hanya menjadi penonton dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung tuntas. “Penculikan 1998, pembunuhan Munir, Tragedi Trisakti-Semanggi, Mei 1998—semua mandek. Pigai sibuk bikin pernyataan di TV, tapi tak ada langkah konkret mengusut aktor intelektual. Bahkan ia tak pernah secara terang-terangan mengkritik institusi militer atau intelijen yang selama ini menjadi tembok penghalang penyelesaian kasus,” kecamnya.
Kedua, Perpres Bisnis dan HAM hanya gimmick tanpa perlindungan nyata. Aktivis Peneleh Nasional meragukan komitmen Kementerian HAM dalam mengawal Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM. “Di Jawa Timur, buruh pabrik di Pasuruan dan Sidoarjo terus dieksploitasi. Konflik agraria di Malang Selatan dan Lumajang makin runcing. Sementara Pigai sibuk launching aplikasi PRISMA yang tidak ada artinya bagi petani yang digusur. Ini hanya pencitraan,” sindirnya.
Ketiga, revisi UU HAM berjalan di tempat tanpa target jelas. Program revisi Undang-Undang HAM yang digadang-gadang sebagai prioritas disebut mandek tanpa kejelasan. “Sampai kapan kami harus menunggu? UU HAM kita sudah usang, sementara di negara lain standar perlindungan terus maju. Pigai hanya jago bikin wacana, eksekusinya nol besar,” tegas Sekjen Aktivis Peneleh Nasional.
Keempat, inkonsistensi fatal: HAM hanya untuk di luar, tak berlaku di dalam. Kasus mutasi sepihak pegawai Kementerian HAM, Ernie Nurheyanti M. Toelle, dinilai sebagai cermin wajah asli kepemimpinan Pigai. “Ia bicara HAM keras ke luar, tapi terhadap bawahannya sendiri bertindak sewenang-wenang. Dimutasi lewat WA, tanpa transparansi, tanpa dialog. Ini membuktikan bahwa HAM bagi Pigai hanya instrumen politik, bukan prinsip yang dihayati,” kritiknya pedas.
Kelima, perlindungan pembela HAM hanya retorika. Respons Pigai atas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dianggap sekadar lip service tanpa tindakan lanjutan. “Ia heboh di media minta polisi usut tuntas, lalu setelah itu diam. Tidak ada jaminan perlindungan jangka panjang bagi aktivis. Kami di daerah merasa tidak aman. Jika Menteri HAM saja tidak bisa memberikan rasa aman, kepada siapa lagi kami menggantungkan harapan?” tanyanya.
Keenam, tuli terhadap persoalan HAM di daerah. Aktivis Peneleh Nasional menyoroti ketidakpedulian Menteri HAM terhadap berbagai pelanggaran HAM ekonomi dan agraria di Jawa Timur. “Sengketa lahan di Malang Selatan, kriminalisasi petani di Lumajang, perampasan tanah adat di Jember—tak satu pun disentuh. Pigai terlalu sibuk dengan panggung politik di Jakarta. Ia bahkan belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di desa-desa yang warganya jadi korban pelanggaran HAM. Ia Menteri HAM atau Menteri Media Sosial?” kecamnya.
Sekjen Aktivis Peneleh Nasional juga menyoroti penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu pasokan energi, namun sama sekali tak ada respons kemanusiaan dari Kementerian HAM terkait nasib pelaut Indonesia yang mungkin terdampak. “Ia sibuk urusan geopolitik yang bukan domainnya, tapi persoalan HAM warga negara sendiri diabaikan. Ini keterlaluan,” ujarnya.
Di penghujung wawancara, Aktivis Peneleh Nasional melayangkan tantangan terbuka kepada Menteri Pigai. “Jika ia benar Menteri HAM, tunjukkan dengan membongkar aktor intelektual kasus Munir. Hentikan kriminalisasi petani di Malang Selatan. Copot pejabat di kementeriannya yang bermain mutasi seenaknya. Jika tidak mampu, lebih baik mundur saja. Daripada hanya jadi pajangan dan tukang pidato, mending kursinya dikasih orang yang benar-benar paham penderitaan rakyat,” pungkasnya.
