Jakarta, Koran.peneleh.org – Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Di tengah eskalasi konflik terbuka antara AS-Israel melawan Iran, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026 lalu itu kini dihadapkan pada ujian berat: apakah ini merupakan jalan diplomatik untuk mewujudkan perdamaian Palestina, atau justru menjebak Indonesia dalam pusaran geopolitik yang asing?.
Sorotan tajam datang dari kalangan akademisi, politisi, hingga organisasi keagamaan. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dafri Agussalim, menilai bahwa waktu pengumuman keanggotaan Indonesia di BoP sangat krusial dan memicu tafsir negatif di mata internasional. Menurutnya, langkah tersebut beriringan dengan serangan militer yang dilakukan AS dan Israel ke Iran, sehingga memunculkan persepsi bahwa Indonesia telah kehilangan netralitasnya.
“Masuk perangkap Trump dan Israel melalui keanggotaan kita di BoP itu. Jadi begitu kita masuk, tiba-tiba Israel menyerang, tamparan yang keras bagi politik luar negeri kita,” ujar Prof. Dafri di Yogyakarta, Senin (2/3/2026). Ia menegaskan bahwa sebagai negara yang selama ini dikenal memiliki prinsip bebas aktif dan sering berperan sebagai mediator, Indonesia harus menjaga jarak yang setara dari pihak-pihak yang berkonflik. “Setidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-alignment,” tegasnya .
Desakan serupa juga mengalir deras dari DPR dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, secara terbuka mendesak pemerintah untuk segera menarik diri dari BoP. Ia mengajukan lima alasan utama, salah satunya adalah karena keanggotaan ini telah mencederai konstitusi dan prinsip bebas aktif.
“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain,” kata politikus PDI Perjuangan itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).
Hasanuddin juga memperingatkan risiko diplomatik lanjutan, seperti potensi memburuknya hubungan dengan rakyat Palestina. Ia mengungkapkan bahwa penolakan terhadap pasukan asing di Gaza, termasuk rencana pengiriman personel TNI, telah disampaikan oleh perwakilan Hamas. Ia khawatir posisi Indonesia yang tidak netral akan mempersulit misi kemanusiaan yang direncanakan.
MUI pun mengambil sikap tegas. Dalam tausiyah Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI mendesak pemerintah mencabut keanggotaan dari BoP karena dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati. “Yang terjadi justru sebaliknya, Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional,” demikian kutipan dari dokumen yang ditandatangani Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, itu.
Menanggapi gelombang kritik ini, pemerintah buka suara. Melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menampung semua aspirasi yang berkembang. “Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan,” ujar Nusron usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan tokoh ulama dan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Namun, pemerintah tetap pada pendiriannya untuk tidak terburu-buru keluar dari forum tersebut. Nusron menjelaskan bahwa BoP saat ini merupakan satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza. “Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” jelas Nusron.
Puncaknya, dalam pertemuan dengan 160 ulama di Istana pada Kamis malam itu, Presiden Prabowo memberikan jaminan tegas. Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Presiden berkomitmen akan menarik Indonesia dari BoP jika forum itu tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Terkait BoP, presiden bertekad untuk mengarahkannya demi kemerdekaan Palestina. Beliau siap keluar jika dewan ini gagal memperjuangkan tujuan tersebut,” kutip KH Cholil Nafis dalam pernyataannya seusai acara . Presiden juga disebut akan menggunakan haknya untuk abstain dan absen dalam berbagai keputusan BoP yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.
Meski demikian, kalangan yang skeptis tetap mengingatkan bahaya yang mengintai. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah: apakah strategi “memperbaiki dari dalam” akan membuahkan hasil, atau justru akan menjerumuskan Indonesia semakin dalam ke pusaran konflik yang tidak dikehendaki. Satu hal yang pasti, ujian bagi politik luar negeri Indonesia baru saja dimulai.
Kritik yang lebih tajam dan penuh metafora disampaikan Aji Dedi Mulawarman dalam forum “Ngaji Tjokroisme”. Ia tanpa ragu menyebut sikap pemerintah yang bergabung ke Board of Peace sebagai bagian dari perilaku “keledai-keledai baratisme”, yaitu sikap tunduk pada kepentingan negara-negara Barat. “Seperti kita masuk ke board office, perjanjian dagang, sampai menolak zakat itu kan keren itu,” sindirnya pedas.
Ia juga mengingatkan adanya sinyalemen kehilangan arah sebelum agresi Iran terjadi. “Bayangkan, sebelum Iran dibom, itu Menteri Luar Negeri itu sudah pidato bahwa Eropa harus bersama-sama Amerika menjajah negeri-negeri selatan,” ungkap Aji Dedi, merujuk pada pernyataan yang dinilainya sejalan dengan narasi imperalis.
Sebagai perbandingan, ia mengangkat contoh keberanian Spanyol yang memilih tidak ikut campur dalam konflik meskipun diancam sanksi dagang oleh Presiden Trump. “Si Spanyol, padahal Spanyol itu ya, Spanyol aja berani kok ngelawan Amerika. Ya kenapa? Aku gak melok-melok, aku gak mau ikut perjanjian dagang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi tamparan keras sekaligus pertanyaan bagi Indonesia: mengapa kita tidak bisa berkata “tidak” seperti Spanyol?.
