Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyoroti hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat yang dinilainya terlalu timpang. Menurut JK, berbagai perjanjian yang telah disepakati membuat Indonesia kehilangan ruang gerak dalam menentukan sikap politik luar negeri yang independen, termasuk dalam memberikan komentar mengenai isu internasional seperti Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan JK dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube IDN Times. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini terikat oleh sejumlah perjanjian dengan Amerika Serikat yang memberikan terlalu banyak hak istimewa kepada AS. Akibatnya, pemerintah Indonesia tidak bisa bersuara keras atau berbeda pendapat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Washington.
“Indonesia telah terikat dengan perjanjian dengan Amerika. Indonesia terlalu banyak memberikan hak kepada Amerika, sehingga tidak banyak memberikan komentar tentang Iran. Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Indonesia tidak bisa bertentangan,” ujar JK dalam podcast tersebut, Kamis (5/3/2026) .
Pernyataan JK ini mengindikasikan adanya kekhawatiran dari tokoh senior bangsa bahwa kedaulatan politik luar negeri Indonesia yang selama ini bebas aktif menjadi tereduksi. Meski tidak menyebut secara spesifik nama perjanjian yang dimaksud, kritik JK senada dengan kekhawatiran sejumlah pengamat yang menilai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS berpotensi menempatkan Indonesia sebagai negara bawahan atau vasal .
Lebih lanjut, JK menyoroti bahwa ketimpangan ini memaksa Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan poros kebijakan keamanan dan politik Amerika. Hal ini dinilainya sebagai kemunduran bagi bangsa yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan dan politik bebas aktif.
“Kita sudah merdeka lama, tapi dalam beberapa hal, kebijakan luar negeri kita seperti tidak punya pilihan selain mengikuti arus dari perjanjian yang kita buat sendiri. Ini yang harus dievaluasi,” tegasnya.
Pandangan JK ini menjadi kritik internal yang penting di tengah upaya pemerintah menjaga hubungan baik dengan AS, namun di sisi lain juga ingin mempertahankan posisi non-blok dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara manapun, termasuk Iran.
