MALANG – Dalam forum Ngaji Tjokroisme, akademisi sekaligus inisiator Tjokroisme A. Dedi Mulawarman memaparkan kritik tajam terhadap arah ideologi dan praktik kebangsaan Indonesia. Di hadapan peserta yang mayoritas anak muda, ia menekankan pentingnya membaca ulang Pancasila melalui perspektif Tjokroisme sebagai upaya pemurnian nilai.
Menurut Pak Dedi, salah satu tantangan terbesar bangsa hari ini adalah apa yang ia sebut sebagai “dominasi Baratisme tersembunyi.” Ia menjelaskan bahwa agenda global kerap hadir dalam bentuk wacana baru yang tampak progresif, seperti perdamaian, keberagaman, dan demokrasi, namun sesungguhnya tetap membawa konstruksi kebenaran subjektif Barat.
“Agenda global seringkali merupakan diskursus baru berbentuk dekonstruksi. Tampak membebaskan, tetapi tetap memaksakan perspektif Barat sebagai ukuran universal,” ujarnya. Dalam pandangannya, Indonesia harus waspada terhadap penetrasi ideologis yang mengikis jati diri kebangsaan secara halus melalui bahasa dan narasi modernitas.
Lebih lanjut, Pak Dedi menyoroti krisis yang melanda negara-negara Selatan global, termasuk Indonesia. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “kanker elit area subaltern.” Istilah ini merujuk pada struktur kekuasaan yang membungkam suara masyarakat terpinggirkan (subaltern), sementara elit politik justru terjebak dalam pusaran kepentingan geopolitik global.
“Krisis di negara-negara Selatan bukan semata kegagalan internal, tetapi hasil dari struktur kekuasaan yang membuat suara rakyat kecil tidak pernah sungguh-sungguh didengar,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa mentalitas korup sebagian elit politik yang tersandera kepentingan global telah bercokol lama, sehingga menutup ruang ekspresi pengalaman nyata masyarakat di luar ideologi dominan.
Dalam forum tersebut, Pak Dedi juga menggunakan metafora tajam seperti “Al-Wazagh atau Gecko, Chameleon Betrayer” untuk menggambarkan elite yang oportunis dan mudah berubah warna sesuai kepentingan. Ia bahkan mengutip frasa klasik “Et tu, Brute?” sebagai simbol pengkhianatan dari dalam tubuh bangsa sendiri.
Bagi Pak Dedi, kondisi tersebut menuntut keberanian intelektual dan moral generasi muda untuk melakukan evaluasi kritis terhadap arah ideologi negara. Namun ia menegaskan, evaluasi itu bukan untuk mengganti Pancasila, melainkan untuk mengembalikannya ke khittah perjuangan awalnya.
Ia mengingatkan bahwa akar nilai Pancasila tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Haji Oemar Said Tjokroaminoto, guru dari Soekarno. Dalam pandangannya, Tjokroisme mengandung spirit keadilan sosial, keberpihakan pada kaum tertindas, dan integritas moral kepemimpinan yang menjadi fondasi lahirnya Pancasila.
“Praksisnya, Tjokroisme harus menjadi evaluator. Ia harus mengembalikan Pancasila pada khittahnya, pada ruh perjuangan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Pak Dedi, eskalasi konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia telah membentuk ulang peta aliansi dan tekanan geopolitik. Dalam konteks itu, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berada dalam posisi yang tidak mudah: di satu sisi ingin menjaga stabilitas nasional, di sisi lain berhadapan dengan tekanan kepentingan global.
Ia juga menyinggung posisi Indonesia yang dinilai semakin terikat pada berbagai kesepakatan strategis dengan Amerika Serikat, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun geopolitik kawasan. Menurutnya, kerja sama internasional adalah keniscayaan, namun yang menjadi persoalan adalah ketika hubungan tersebut membuat bangsa kehilangan keberanian moral untuk mengambil posisi berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan.
“Kerja sama itu penting. Tetapi jika kesepakatan geopolitik membuat kita ragu bersuara terhadap ketidakadilan global, maka di situlah problem ideologis muncul,” ujarnya.
Pak Dedi mengaitkan fenomena ini dengan apa yang sebelumnya ia sebut sebagai “dominasi Baratisme tersembunyi.” Dalam pandangannya, tekanan global tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan militer, tetapi melalui kesepakatan ekonomi, narasi diplomasi, hingga standar-standar internasional yang secara halus membentuk arah kebijakan nasional.
Akibatnya, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi ambigu: secara historis memiliki komitmen terhadap politik bebas-aktif dan solidaritas terhadap bangsa-bangsa tertindas, namun dalam praktik sering tampak berhitung secara pragmatis agar tidak berbenturan dengan kepentingan kekuatan besar.
“Inilah ujian ideologis kita. Apakah kita tetap berdiri pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan Pancasila, ataukah kita tunduk pada kalkulasi geopolitik semata?” tegasnya.
Dalam perspektif Pak Dedi, situasi perang global seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Ia mengingatkan bahwa Pancasila lahir bukan sebagai ideologi netral tanpa sikap, melainkan sebagai dasar moral yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai prinsip utama.
Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya Tjokroisme sebagai alat evaluasi. Spirit pemikiran Haji Oemar Said Tjokroaminoto, yang menekankan keberanian moral, kemandirian politik, dan keberpihakan pada rakyat, dinilai relevan untuk membaca posisi Indonesia di tengah konflik global.
“Tjokroisme mengajarkan keberanian berdiri di atas kaki sendiri. Jika kita kehilangan keberanian moral karena tekanan global, maka kita telah menjauh dari khittah Pancasila,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda harus memahami hubungan antara ideologi dan kebijakan luar negeri. Tanpa fondasi nilai yang kokoh, bangsa mudah tergelincir menjadi sekadar pengikut arus kekuatan besar dunia.
Forum Ngaji Tjokroisme ditutup dengan diskusi interaktif, di mana para peserta diajak merefleksikan kembali relasi antara ideologi, kekuasaan, dan tanggung jawab generasi muda dalam menjaga arah kebangsaan. Bagi Pak Dedi, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian anak muda untuk berpikir kritis sekaligus berakar pada tradisi intelektual bangsa sendiri.
