Oleh: Hendra Jaya
Banjir besar yang melanda Aceh dan Sumatra beberapa hari terakhir adalah duka yang merata ke seluruh penjuru negeri. Lebih dari 600 orang meninggal, ratusan masih hilang, dan lebih dari satu juta warga harus dievakuasi dari rumah, kampung, dan tanah yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah wajah-wajah yang tiba-tiba terpisah dari keluarganya, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan masyarakat yang kini memulai ulang hidup mereka di tengah puing dan lumpur. Dalam keadaan seperti ini, kita semua berkewajiban untuk bahu-membahu membantu meringankan beban mereka, karena seorang pun di antara kita tidak pernah tahu kapan gilirannya menjadi korban dari bencana yang lahir dari tangan manusia sendiri.
Namun di tengah kegetiran itu, saya justru merasa kita harus mengucapkan “terima kasih” kepada banjir ini—sebuah terima kasih yang pahit. Bukan karena saya merayakan penderitaan, tentu tidak. Tetapi karena banjir kali ini membuka kedok yang selama ini disembunyikan oleh klaim pembangunan, retorika investasi, dan jargon modernisasi yang begitu gemerlap.
Banjir ini memperlihatkan betapa buruk dan berantakannya tata kelola hutan, tanah, dan air di negeri ini. Kita dipaksa melihat apa yang selama ini coba dihindari: sungai yang tak lagi mengenali jalannya, lereng tanpa akar penahan, kawasan lindung yang berubah menjadi ladang sawit, dan izin konsesi yang dibagikan tanpa kehati-hatian ekologis. Banjir adalah bahasa alam ketika semua peringatan lain sudah kita abaikan.
Di tengah berita duka ini, saya semakin yakin bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan ekologis negeri ini tidak cukup hanya dinasihati untuk bertaubat. Tobat itu urusan personal. Yang kita butuhkan adalah pertanggungjawaban publik. Jika ada pejabat—siapa pun dia—yang mengesahkan penggundulan hutan, memperluas izin konsesi, atau menutup mata terhadap pelanggaran lingkungan, maka ia tidak layak memegang jabatan itu satu hari pun lebih lama. Jika itu menteri, ia harus diberhentikan. Jika itu pejabat daerah, ia harus dicopot. Kita tidak bisa membiarkan keselamatan jutaan rakyat bergantung pada orang-orang yang menjadikan hutan sebagai halaman belakang bisnis dan politik.
Hal yang sama berlaku bagi perusahaan. Jika sebuah perusahaan sawit, tambang, atau perkebunan terbukti merusak lingkungan dan menjadi bagian dari rantai sebab yang berujung pada ribuan korban banjir dan longsor, maka izinnya harus dicabut. Tanpa kompromi. Tanpa lobi. Tanpa bahasa-bahasa halus yang selama ini menjadi selimut pelindung kejahatan ekologis. Perusahaan yang mengambil keuntungan dari tanah negeri ini harus memikul tanggung jawab penuh terhadap akibat ekologis dari aktivitasnya. Dan Presiden Prabowo, sebagai kepala negara, harus tegas dalam hal ini. Ketegasan yang tidak berhenti pada konferensi pers, tetapi menjelma menjadi perubahan kebijakan yang menyentuh akar masalah, bukan hanya permukaannya.
Banjir Aceh dan Sumatra bukan tragedi; ia adalah pengingat bahwa pembangunan yang meniadakan keseimbangan alam akan selalu kembali sebagai malapetaka. Kita terlalu sering menyalahkan hujan, padahal hujan turun sebagai karunia. Yang menjadikannya bencana adalah tanah yang kehilangan pohon, sungai yang kehilangan hulu, dan kebijakan yang kehilangan hati nurani. Kita telah lama menganggap alam sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga. Maka, banjir kali ini adalah teguran keras yang tak bisa lagi diabaikan. Ia menuntut kita jujur kepada diri sendiri: bahwa bencana ekologis bukan kebetulan, tetapi konsekuensi.
Saya percaya, rasa duka harus melahirkan tanggung jawab. Dari tragedi ini, kita harus memulai langkah baru: menata ulang hubungan kita dengan alam, meninjau ulang izin-izin yang merusak, mengembalikan fungsi hutan, memperbaiki tata ruang, dan memastikan bahwa keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada lobi korporasi. Jika tidak, kita hanya sedang menunggu gelombang bencana berikutnya.
Dan karena itulah, dengan sepenuh kesadaran, saya mengucapkan terima kasih kepada banjir Aceh dan Sumatra. Terima kasih karena telah membuka mata kita lebar-lebar. Terima kasih karena telah menunjukkan bahwa negeri ini harus berubah. Terima kasih karena telah mengingatkan bahwa bumi tidak bisa terus-menerus ditipu. Terima kasih, meskipun kami terlambat mendengar.
Editor : Anik Meilinda
