Oleh: Hendra Jaya
Hari-hari ini, publik secara luas, khususnya masyarakat Nahdliyin, tengah diramaikan oleh konflik internal di tubuh NU. Banyak asumsi yang muncul tentang konflik yang terjadi lima bulan terakhir ini. Namun, ada satu hal yang menarik. Semua asumsi mengarah pada satu hal, yakni kuasa atas tambang yang dihadiahkan Jokowi ke NU.
Sejak awal, akademisi, masyarakat, dan pemuda-pemuda NU sudah banyak yang menolak adanya tambang. Akan tetapi, karena keyakinan internal PBNU bahwa tambang akan mampu membawa kemaslahatan bagi warga Nahdliyin. Alih-alih membawa kemaslahatan, justru kini menjadi penyebab konflik di tubuh PBNU.
Dari beberapa opini publik yang muncul, ada golongan yang ingin memanfaatkan tambang untuk kepentingan pribadi. Orang tersebut adalah bendahara PBNU yang sudah “kongkalikong” dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Rais Aam PBNU. Ketiganya ingin memanfaatkan tambang ini untuk kepentingan pribadi, bahkan lebih jauh dari itu dengar-dengar mereka sudah meneken kontrak dengan pihak ketiga (pemodal), dan mereka terikat oleh kontrak tersebut.
Ketuam umum PBNU tidak setuju, sehingga lahirlah api di tubuh PBNU. Gus Yahya harus dipaksa mundur melalui jalan dan mekanisme apa pun. Bahkan upaya pemakzulan itu tak perlu tabayyun terlebih dahulu. Pokoknya harus mundur! Hingga lahirlah risalah rapat yang menggemparkan publik.
Belum lagi persoalan kedua, Gus Ipul yang ingin diagungkan, bahkan data dari beberapa sumber, ada 50 SK penguru NU tingkat kabupaten/kota tidak di tandatangani oleh Gus Ipul sebelum cabang tersebut bersedia ikrar untuk ikut dan patuh kepada Gus Ipul, termasuk bisa jadi soal tambang tersebut.
Kini, tambang itu tidak pernah membawa kemaslahatan, justru ia kini berubah menjadi mesin yang tidak hanya mengeruk bumi dan kekayaan. Ia tidak hanya merusak alam, tapi juga berhasil merusak ekosistem dalam tubuh PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA.
Sebagai warga NU akar rumput, hanya bisa mengirim al-Fatiha kepada Muasis NU, khususnya Hadrastusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari. Al-Fatihah.
