KORAN.PENELEH.ORG – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UMM bekerja sama dengan Kader Hijau Muhammadiyah Malang Raya dan Gerakan Kiri Nusantara menggelar acara Nobar Film Tanah Moyangku dan diskusi publik bertema “Menggugat Reforma Agraria: Perjalanan Panjang yang Tak Kunjung Sampai”.
Acara yang berlangsung di Helipad UMM pada Rabu (24/09) lalu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Muh. Fadhir A.I. Lamase,. M.Ak (Presidium Gerakan Kiri Nusantara), Ashaabul Kahfi LY ABY (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum), Fahmi Ahmad Fauzan, S.Sos (Presidium Kader Hijau Muhammadiyah), dengan moderator M. Ainurridho Allaamsyah (Kader IMM UMM).
Petani sebagai Penopang Bangsa
Dalam pemaparannya, Muh. Fadhir A.I. Lamase membuka diskusi dengan pertanyaan sederhana kepada audiens, “Siapa di forum ini yang tidak makan nasi?” Seluruh peserta terdiam, menandakan bahwa beras memang kebutuhan pokok bangsa Indonesia.
Fadhir menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu menghargai dan memperjuangkan hak-hak petani. Data kebutuhan pangan nasional menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 60 juta ton beras per tahun, sementara impor hanya berkisar 4–5 juta ton. Artinya, peran petani lokal sangat sentral dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
“Sayangnya, banyak pemimpin negara yang justru mengabaikan kontribusi petani. Pemerintah belum mengambil peran nyata dalam mensejahterakan mereka,” ungkap Fadhir.
Reforma Agraria dan Realitas Kebijakan
Fadhir juga menyoroti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang disebutnya hanya menjadi payung hukum ideal. Dalam praktiknya, kebijakan turunan dan pelaksanaannya tak lebih dari “dongeng semata”.
Lebih lanjut ia mengkritik dominasi pasar global yang memengaruhi arah kebijakan nasional. Pemerintah, menurutnya, lebih mengutamakan proyek strategis nasional meski harus mengorbankan petani melalui perampasan dan penggusuran lahan.
“Ketahanan pangan yang sering digembar-gemborkan pemerintah hanyalah retorika. Ketahanan pangan artinya hanya bertahan, tapi tidak berdaulat atas pangan nasional,” tegas Fadhir.
Refleksi Pemuda di Hari Tani Nasional
Dalam momentum Hari Tani Nasional, Fadhir mengajak mahasiswa dan pemuda untuk menjadikan forum-forum kajian semacam ini sebagai ruang penyadaran.
“Momentum ini harus menjadi refleksi. Pendidikan alternatif seperti diskusi hari ini harus lebih masif, karena sistem pendidikan nasional seringkali hanya membentuk kita untuk tunduk pada realitas ketidakadilan,” pungkasnya.
Di penghujung acara Fadhir menegaskan kepada para peserta, “seluruh elemen masyarakat harus menguatkan gerakan kolektif agar perjuangan petani tidak hanya menjadi isu tahunan, melainkan menjadi agenda bersama dalam memperjuangkan kedaulatan pangan sejati bangsa Indonesia” pungkasnya. (MF/Red)
